Andai APBD Penajam Paser Utara tak Dikendalikan, Wabup Hamdam: Punya Hutang Besar

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (Wabup PPU), Hamdam, mengungkapan bahwa jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1,8 triliun tidak segera cepat dikendalikan.

Tentu saja, kata dia, akan mengakibatkan pemerintah daerah mengalami efek, punya hutang yang cukup besar.

"Jika tidak dilakukan pengendalian atau pengurangan, Pemkab PPU bakal menanggung hutang ratusan miliar rupiah kepada pihak ketiga," ujar Hamdam, Jumat (13/8/2021).

Hamdam mengatakan APBD Penajam Paser Utara, diperkirakan akan mengalami defisit Rp 550 miliar sampai Rp 600 miliar.

Baca juga: Buka Pameran Bonsai, Wakil Bupati PPU Hamdam Harap Bisa Mempercantik Kantor Pemerintahan

Untuk mengatasi defisit tersebut, tentunya Pemda butuh pemangkasan terkait dengan program dan kegiatan yang sedang dijalankan.

"terkait dengan pengendalian anggaran masih didiskusikan di tingkat TAPD (tim anggaran pemerintah daerah, read) dari laporan terakhir baru pengurangan belanja operasional," ujarnya.

Dirinya mengatakan, penundaah beberapa paket proyek yang telah ada dalam APBD Tahun 2021 harus dilakukan.

Selain Pemda bakal mengalami hutang besar, dalam APBD tahun ini dipastikan tidak ada proyek baru dan hanya fokus untuk membayar hutang pemerintah.

Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Laporkan Wakilnya ke Inspektorat, Sudah Diteruskan ke Wagub Kaltim

Menurutnya, jika pendapatan tahun berikutnya sama dengan tahun ini dipastikan tahun berikutnya pemerintah daerah bakal kesulitan belanja modal.

Segera Bahas APBD Perubahan

Wabup Penajam Paser Utara, Hamdam, pun berharap, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera membahas APBD Perubahan Tahun 2021 ini bersama dengan pemerintah daerah.

"Jika anggota dewan mendorong APBD perubahan untuk segera dibahas, saya kira itu adalah langkah yang cukup bagus," ujar Hamdam. 

Dengan dilakukannya pembahasan bersama dengan DPRD hal itu dapat menentukan penyesuaian yang lebih objektif.

Baca juga: Bupati AGM Laporkan Wabup PPU ke Inspektorat Provinsi Kaltim, Diduga Penyalahgunaan Wewenang

"Dan bisa mengakomodir semua kepentingan. Termasuk program masyarakat melalui aspirasi dewan," pungkasnya.