Anggota DPRD PPU Prediksi APBD 2021 Defisit Hingga Rp 850 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi memprediksi, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 di Kabupaten PPU mengalami defisit hingga Rp 850 miliar.

"Kalau itu saya prediksi sampai Rp 850 miliar defisit kita dengan nilai APBD Rp 1, 790 triliun. Artinya masih banyak anggaran yang belum turun dan ini udah terakhir ini," kata Wakidi, Rabu (27/10/2021).

Menurut Wakidi, jika Bupati PPU terus melaksanakan proyek  maka akan menjadi hutang pada tahun 2022 nanti.

"Kalau Bupati kita ngotot melaksanakan semua kegiatan, ya jadi utang tahun 2022. Tapi kan perkada dibuat seperti itu," kata dia.

Wakidi menyebutkan sesuai dari laporan yang ada saat ini keuangan daerah sedang tidak baik.

Baca juga: Dubes Uni Eropa Kunjungan PPU, Bahas Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Hingga IKN

Baca juga: Pelajar PPU Adu Ketangkasan Berbahasa Bahasa Inggris

Baca juga: Spesialis Curanmor Berhasil Diringkus Polres PPU, Bawa Lari 5 Motor ke Kalsel dan Kalteng

"Kalau itu jadi tanggungan utang tahun 2022 uangnya dari mana? Tahun 2022 ini dibanggar rencana pendapatan yang fix itu senilai Rp 857 miliar. Artinya untuk bisa nambah lagi dari mana? Jika utang lagi jadinya gali lubang tutup lubang lagi. Ini kan masih belum selesai utang tahun sebelumnya," ujarnya.

Dikatakan Wakidi bahwa melalui laporan keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun membayar hutang bunga senilai Rp 21 miliar.

Sementara untuk hutang pokok tiap tahun yang harus pemerintah daerah bayar senilai Rp 68 miliar.

"Artinya juga jadi beban yang terus menggunung. Belum utang-utang tahun lalu 2020 itu Rp 34 miliar. Itu tahun tahun sebelumnya juga banyak sampai Rp 66 miliar. Jadi pernah saya sampaikan juga artinya utang kita banyak," kata dia.

Ditakutkan Wakidi jika pemerintah daerah terus memiliki utang.

Dikhawatirkan pemerintah tidak dapat membayar sehingga harus mengorbankan aset-aset daerah untuk dijual.

Baca juga: Bupati PPU AGM Akui APBD 2021 Berkurang Rp 350 Miliar Karena Refocusing

"Kalau sampai seperti itu naif juga. Pasti pemerintah pusat turun tangan tapi ya malu kita sampe pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan urusan kita. Harusnya kita kan lebih bijaksan dalam urusan menyikapi," pungkasnya.