PPU Alami Defisit, Banyak Proyek Tak Dibayar di 2021

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Tahun ini Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami defisit yang cukup tinggi.

Banyak pengerjaan proyek yang tidak dibayar tahun 2021 akan menjadi utang daerah dan masuk pada APBD tahun 2022.

Sementara untuk pengerjaan proyek baru di tahun 2022 tidak ada melalui APBD murni, namun Ketua DPRD PPU, Jhon Kenedy mengungkapkan, untuk proyek fisik di tahun depan tetap ada, namun proyek fisik yang didanai melalui DAK dari pusat.

"Kalau dari APBD murni tidak ada. Hanya di DAK. Karena kita kan juga dibilang defisit ya," ujar Jhon Kenedy, Senin (2/11/2021).

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2022 diperkirakan turun drastis dibandingkan dengan tahun ABPD 2021.

Baca juga: Ketua DPRD PPU Sebut 4 Kali Bersurat Terkait Draf APBD-P, Jhon Kenedy: Mereka Belum Balas

Baca juga: Anggota DPRD PPU Prediksi APBD 2021 Defisit Hingga Rp 850 Miliar

Baca juga: Rapat di DPRD PPU Batal karena Listrik Padam, Sudah Satu Bulan Menunggak Bayar

Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU sedang membahas APBD tahun 2022. Diperkirakan pembahasan tersebut akan selesai pada akhir bulan November ini.

APBD 2022 diperikaan senilai Rp 1,2 triliun. Nilai tersebut tentunya berbeda jauh dengan APBD tahun 2021 lalu senilai Rp 1,9 triliun. Kurang lebih APBD PPU tahun 2022 akan turun sekitar Rp 700 miliar.

"Keseluruhannya ini berkisar Rp 1,2 triliun untuk APBD tahun 2022. Itu termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Bankeu (Bantuan Keuangan) diperkirakan DAK Rp 100 miliar," kata Jhon Kenedy. (*)